Google Search

Google

Kamis, 25 Januari 2018

Mau dibawa kemana INDONESIA ?

Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kerto Raharjo

Itulah falsafah tentang kemakmuran dan kesejahteraan di negeri ini. Namun mengapa falsafah dan cita-cita ini seakan-akan tidak bisa diraih. Kemakmuran dan kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, sedangkan mayoritas masih hidup dalam kemiskinan.

Adalah negara yang seharusnya menjadi penyeimbang ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Dibutuhkan profesionalisme dan idealisme yang kuat dalam menjaga keseimbangan tersebut. 

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sudah jelas-jelas dituliskan bahwa sudah menjadi keharusan bagi Negara untuk lebih memihak kepada kaum fakir dan miskin. Namun demikian kita sadari bersama bahwa intervensi kepentingan seringkali membelokkan niat baik yang sudah diamanatkan oleh para founding fathers negara ini.

Kekuatan modal besar acapkali menelusup di celah-celah kebijakan negara, sehingga kebijakan yang dikeluarkan acap kali kurang maksimal dalam mempersempit jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin.

Beberapa kebijakan yang perlu dikritisi adalah terkait dengan impor beras dan garam. Secara kasat mata kita melihat bahwa negeri ini masih memiliki potensi produksi pangan khususnya beras dan garam yang cukup besar. Namun dengan adanya kebijakan impor beras dan garam tersebut akan dengan serta merta mematikan daya saing petani lokal khususnya petani padi dan petani garam.

Hal-hal semacam inilah yang menurut kami kurang pas dan terindikasi salah strategi dalam membuat kebijakan. Dari pengambilan kebijakan yang tidak maksimal untuk mendukung terciptanya kesejahetraan masyarakat ini akan menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat, bahwa kebijakan tersebut telah diintervensi oleh kalangan-kalangan tertentu.

Untuk itu perlu kiranya negara melakukan re booting atas setiap pengambilan keputusan. Re positioning negara untuk kembali berpihak kepada masyarakat luas terutama masyarakat yang tidak mampu. Negara membuat satu instrumen agar ada aliran dana/modal yang bersumber dari kelompok-kelompok penguasa ekonomi kepada masyarakat umum dalam bentuk modal produktif.